SULUHRIAU, Pekanbaru - Harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir Inhil anjlok drastis. 

Komoditas andalan masyarakat pesisir Riau itu kini hanya dihargai Rp1.700 hingga Rp1.800 per kilogram. Padahal sebelumnya harga normal berada di kisaran Rp7.000 per kilogram.

Kondisi ini memicu keprihatinan DPRD Provinsi Riau. Anggota Komisi dari Dapil Inhil, Andi Darma Taufik, mendesak Pemerintah Provinsi Riau bersama perusahaan pembeli segera menetapkan standar harga kelapa yang objektif dan adil.

"Penurunan harga kelapa di Inhil ini luar biasa. Dari Rp7.000 sekarang tinggal Rp1.800 per kilogram. Ini sangat mengganggu roda ekonomi masyarakat," kata Andi Darma Taufik kepada wartawan di Pekanbaru, Senin 27 Juli 2026.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku mendapat banyak keluhan langsung dari petani. Mereka resah karena harga terus ditekan sementara biaya produksi tidak turun.

Menurutnya, kelapa adalah tulang punggung ekonomi keluarga di Inhil. Sebagian besar warga menggantungkan hidup dari hasil kebun kelapa. Jika harga terus merosot, daya beli masyarakat akan lumpuh dan berdampak pada sektor lain.

Andi meminta Pemprov Riau tidak tinggal diam. Ia menilai intervensi pemerintah sangat mendesak untuk menyelamatkan harga dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Selain pemerintah, perusahaan besar yang menjadi pembeli utama juga diminta ikut bertanggung jawab. Andi mendorong adanya sinergi antara Pemprov dan korporasi dalam menentukan harga beli di tingkat petani.

"Biaya produksi kelapa cukup tinggi. Karena itu kami minta Pemprov bersama perusahaan pembeli duduk bersama, agar ada harga yang berpihak ke petani dan masyarakat tidak waswas," jelasnya.

Selama ini petani berada pada posisi lemah. Mereka tidak memiliki acuan harga dasar sehingga hanya bisa menerima keputusan sepihak dari perusahaan. Penurunan pun terjadi terus menerus, bisa puluhan hingga ratusan rupiah setiap hari.

Tanpa adanya patokan harga, posisi tawar petani semakin tergerus. Padahal Inhil merupakan salah satu sentra produksi kelapa terbesar di Riau dan penyumbang devisa melalui ekspor turunan kelapa.

Andi berharap pemerintah segera turun tangan dengan kebijakan konkret. Penetapan harga objektif dinilai menjadi solusi awal agar petani tidak terus dirugikan dan perekonomian pesisir Riau tetap terjaga. (src, mdc)