☰ Peristiwa Potensi Sagu Sangat Besar, "Keunikan Alam Meranti Menjadikannya Prioritas Restorasi" Selasa, 12/04/2016 | 20:08
SELATPANJANG, Suluhriau- Kabupaten Meranti diakui Kepala Badan Restorasi (BRG) RI Nazir Fuad memiliki karakteristik dan keunikan dibandingkan daerah lainnya.
Ini terbukti diawal kepemimpinan Presiden Jokowi sangat antusias mengunjungi daerah ini, hal itu pula yang membuat BRG menjadikannya sebagai daerah prioritas, kondisi gambut dan keberhasilan Pemdamelibatkan masyarakat dalam mengantisipasi bencana ekologi lewat perkebunan khususnya Sagu yang mampu memberikan dampak ekonomi besar.
"Perpres No. 1 Tahun 2016 menjadikan Meranti sebagai prioritas BRG dari 7 Kabupaten lainnya yang berada di Provinsi Kalteng dan Sumsel, hal itu karena daerah ini berhasil melaksanakan restorasi dengan melibatkan masyarakat dan berhasil mengangkat ekonomi kerakyatan," ujar Nazir Fuad dalam sambutannya dalam acara Launching kenduri aksi Restorasi Gambut Nasional yang dimulai dari Kabupaten Meranti.
Salah satu program yang menarik adalah perkebunan Sagu masyarakat dilahan gambut yang mampu memberikan dampak ekonomi besar bagi masyarakat, tercatat kebun Sagu seluas 43 Ribu Ha ditanam ditanam diatas gambut dengan jmlah total 318 Ribu Ha.
Kedepan BRG akan berupaya memberdayakan potensi Sagu tersebut dengan mendirikan pabrik pengolahan yang lebih banyak, mencibtakan peluang pasar sehingga perkebunan Sagu Meranti terus tumbuh dan menjadi pecontohan perkebunan dan Industri Sagu di Indonesia.
Karena menurut Nazir Fuad program restorasi gambut selain bertujuan untuk melestarikan gambut juga harus mampu memberikan profit sebesar-besarnya untuk masyarakat khususnya petani.
Ia juga berjanji akan membantu petani sagu Meranti untuk memperoleh modal yang tepat dan pasar yang luas, namun sebelum itu dilakukan pertama sekali BRG akan menyelesaikan konflik lahan yang masih terjadi antara masyarakat dengan perusahaan pemegang HPH.
Sekedar informasi seperti dijelaskan Bupati H. Irwan, Kabupaten Meranti memiliki Luas wilayah 3.707, 84 Ha, sebagian besar masyarakat menggantungkan ekonominya disektor pertanian dan perkebunan Karet,Sagu, Kelapa, Kopi, serta Perikanan Tradisional.
Dari total luas wilayah tersebut sebanyak 318 Ribu Ha merupakan lahan gambut yang rawan terhadap kebakaran dan abrasi dengan kedalaman berfariasi mulai 4-12 M.
Tercatat total abrasi akibat air pasang dibibir pantai hingga saat ini mencapai 86 KM, abrasi menjadi ancaman serius yang merusak berbagai infrastruktur publik seperti pelabuhan, jalan, serta rumah penduduk.
Selain itu lahan gambut yang mudah kering sangat mudah terbakar dan jika terbakar sangat sulit dipadamkan, ditahun 2016 saja jumlah kebun karet dan sagu masyarakat yang terbakar mencapai 82 Ha.
Saat ini untuk mengantisipasi kebakaran dilahan gambut, seperti yang dibuat di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Barat dengan cara membangun sekat kanal, saat ini jumlah yang telah dibangun sebanyak 23 kanal yang siap ditutup saat terjadi musim kemarau sehingga tanah tetap lembab dan jika terjadi kebakaran sumber air tersedia.
Plt. Gubri H. Arsyadjuliandi Rachman mengucapkan apresiasi atas ditunjuknya Kabupaten Meranti sebagai salah satu fokus BRG bersama Kabupaten lainnya di 7 Provinsi, diharapkan dengan kehadiran BRG dapat memberikan dampak positif yang besar di Kab. Meranti, terutama dalam mengembangkan komoditi andalan Meranti yakni Sagu yang ditanam diatas lahan gambut seluas 43 Ribu Ha.
Dijelaskan Plt. Gubri, ditahun 2016 ini sebanyak 70 persen APBD Provinsi Riau akan dibagi secara Meranta untuk 12 Kabupaten Kota, dan 30 persennya diprioritaskan untuk daerah pesisir salah satunya Kab. Meranti.
Sekedar informasi adapun Objek Gambut yang akan direstorasi diwilayah Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur seluas 10300 Ha, untuk tahap awal restorasi, dilokasi tersebut akan dilakukan pembibitan anak pohon kayu alam lokal dan Sagu, membangun Skat Kanal.
Hadir dalam acara tersebut, Rektor UNRI, Wakil Rektor UNS, Para Deputi, Wakil Bupati, Sekdakab. Meranti, Asisten Sekda, Kapolres, Dandim, Kajari, para Kepala Dinas/Badan dan tokoh masyarakat lainnya. (rls)
